Publikbicara.com – Kabar gembira bagi para pekerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor.
Bank Jabar Banten (BJB), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), menggulirkan program penyediaan rumah bersubsidi dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program ini menjadi bagian dari target nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kabupaten Bogor disebut menjadi salah satu wilayah dengan jumlah unit rumah bersubsidi terbanyak di Indonesia.
“Pemkab Bogor bersama BJB dan BP Tapera mendukung penuh program strategis Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan Rakyat.
Kami siap merealisasikan ribuan unit rumah layak huni, khususnya untuk para pekerja dengan penghasilan di bawah Rp14 juta per bulan,” ujar Plt Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, Jumat (4/7/2025).
Menurut Nana, peluang ini sangat istimewa karena memberikan akses nyata bagi pekerja dan buruh untuk memiliki rumah sendiri dengan harga terjangkau.
Harga rumah bersubsidi ditetapkan hanya Rp185 juta, dan uang muka (down payment/DP) cukup ringan yakni Rp1.850.000 atau 1 persen dari harga rumah.
“Kemudahan lainnya adalah bebas premi asuransi dan bebas PPN. Ini adalah momen emas bagi para pekerja dan HRD perusahaan harus mendorong karyawannya memanfaatkan program ini,” jelas Nana.
Dalam rangka menyosialisasikan program ini, Disnaker Kabupaten Bogor mengundang 50 perwakilan HRD dari berbagai perusahaan swasta.
Informasi ini juga akan disebarluaskan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar menjangkau lebih banyak perusahaan.
Kepala Subdivisi Pemasaran BP Tapera, Ikhsan Damalik, menegaskan bahwa sosialisasi akan terus digencarkan.
“Kami siap bergerak masif untuk mengedukasi pekerja mengenai program FLPP dan rumah bersubsidi. Sampai saat ini sudah ada lebih dari 700.000 unit rumah bersubsidi secara nasional, dan 122.000 di antaranya sudah terjual melalui skema FLPP,” katanya.
Khusus di Kabupaten Bogor, lanjut Ikhsan, terdapat sekitar 30.000 hingga 40.000 unit rumah bersubsidi yang tersebar di wilayah timur, utara, barat, hingga selatan Kabupaten Bogor.
Syarat untuk mengakses program ini pun cukup mudah, di antaranya berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan, belum pernah memiliki rumah (dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan), serta menyertakan dokumen identitas lengkap.
Dengan hadirnya program ini, impian memiliki rumah kini bukan lagi sekadar harapan.
Pemerintah bersama lembaga keuangan dan pengembang swasta membuka jalan bagi para pekerja agar bisa hidup lebih sejahtera di rumah sendiri.***
