Literasirakyat.com — Di tengah wajah ibu kota Kabupaten Bogor yang terus dipercantik demi kenyamanan warga kota dan pekerja pemda, realitas berbeda justru terlihat di wilayah perbatasan.
Di Kecamatan Nanggung, harapan ruang publik yang layak tumbuh bukan dari taman kota atau alun-alun representatif, melainkan dari keramaian sederhana di atas sebuah jembatan desa.
Pemandangan itu nyata setiap Ramadan di Jembatan Lukut, Desa Parakanmuncang yang berbatasan dengan Desa Kalongliud.
Jembatan yang membentang di atas Sungai Cikaniki itu mendadak berubah fungsi menjadi ruang publik dadakan.
Menjelang azan magrib, ratusan warga memadati sisi jalan dan bahu jembatan untuk ngabuburit. Anak-anak, remaja, hingga orang tua duduk berjejer menikmati semilir angin sungai.
Di sekelilingnya, pedagang musiman menjajakan takjil, membentuk pasar kecil yang hidup — namun tanpa penataan.
“Kalau Ramadan hampir tiap sore pasti ramai. Banyak yang datang cuma buat lihat sungai sama nunggu magrib bareng teman-teman,” ujar Pardi, warga setempat, Senin (23/2/2026).
Suasana kebersamaan itu memang hangat. Tetapi di balik kehangatan, terselip persoalan yang tak bisa diabaikan.
Arus kendaraan tersendat, motor dan mobil harus melambat karena bahu jalan dipenuhi pengunjung.
Potensi kemacetan dan risiko keselamatan menjadi konsekuensi yang terus berulang setiap tahun.
Siti (34) mengaku menikmati suasana tersebut, namun berharap ada solusi nyata. “Seru sih, jadi ada hiburan gratis. Tapi kadang macet juga, apalagi kalau sudah mendekati waktu buka,” katanya.
Fenomena tahunan ini bukan sekadar cerita ngabuburit. Ia menjadi cermin ketimpangan ruang publik.
Ketika pusat kota dipoles dengan berbagai fasilitas, masyarakat di wilayah perbatasan justru memaksimalkan infrastruktur seadanya, bahkan jika itu hanya sebuah jembatan penghubung.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Nanggung, Hamdan Yuwafi, menilai membludaknya warga adalah sinyal keras bagi pemerintah daerah.
“Alun-alun bisa jadi ikon kecamatan, bukan cuma monumen. Harus ada taman rekreasi untuk anak-anak dan masyarakat umum,” tegasnya.
Menurut Hamdan, ruang terbuka publik yang layak tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pusat kegiatan sosial, budaya, dan wadah UMKM lokal agar tidak lagi bergantung pada bahu jalan setiap Ramadan.
“Jangan sampai warga terus bergantung pada jembatan untuk berkumpul. Harus ada ruang yang aman, nyaman, dan tertata,” ujarnya.
Ramainya Jembatan Lukut adalah pesan yang tak boleh diabaikan. Jika wajah ibu kota terus dipercantik, maka wilayah perbatasan pun berhak mendapatkan sentuhan pembangunan yang adil dan manusiawi.
Kini pertanyaannya bukan lagi soal ramai atau tidaknya jembatan itu. Pertanyaannya lebih mendasar adalah.
Apakah pemerintah akan membiarkan warga Nanggung terus menunggu di atas jembatan, atau menghadirkan kebijakan nyata berupa alun-alun sebagai simbol pemerataan pembangunan?***
