Suara Ketua DPP SEPMI menilai diplomasi Prabowo bukan sekadar strategi, tapi keberanian etis
- account_circle Bima
- calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Literasirakyat.com — Di tengah panasnya konflik global dan kebisuan sebagian besar negara besar dunia, langkah politik internasional Presiden RI Prabowo Subianto terkait isu Gaza dinilai sebagai keberanian historis.
Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Pelajar Muslimin Indonesia (DPP SEPMI) menegaskan, Indonesia kembali menunjukkan jati dirinya sebagai negara yang berdiri di sisi kemanusiaan.
Ketua Umum DPP SEPMI, Amdin Nukliri, menyebut langkah geopolitik yang ditempuh Presiden Prabowo sebagai catatan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia, khususnya dalam upaya mendorong perdamaian dan penghentian kekerasan di Gaza, Palestina.
“Ini bukan langkah biasa. Ini adalah sikap politik yang lahir dari keberanian moral dan kepedulian kemanusiaan,” tegas Amdin.
Dalam wawancaranya yang dikutip dari iNews, Presiden Prabowo menyatakan bahwa “penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang dibanding sebelumnya.”
Pernyataan tersebut, menurut Amdin, tidak lahir dari retorika kosong, melainkan dari kerja diplomasi intensif yang jarang berani ditempuh negara lain.
Sebagai kader muda, Amdin mengaku kagum terhadap kepemimpinan Prabowo yang berani mengambil posisi jelas di saat dunia terbelah antara kepentingan Barat dan Timur.
“Tidak mudah melakukan lobi-lobi politik internasional di tengah konstelasi global yang panas. Ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang memiliki empati, keberanian, dan keberpihakan nyata pada nilai kemanusiaan,” ujarnya. Jumat, (23/1/2025).
Amdin menegaskan, sikap Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo membuktikan bahwa negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia tidak memilih diam ketika genosida dan kekerasan terus terjadi di Gaza.
Indonesia, kata dia, justru hadir membawa pesan konstitusional. “Pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini bukan sekadar teks sejarah, tapi mandat moral yang wajib dijalankan,” katanya.
Menurut Amdin, seluruh umat Muslim Indonesia dan dunia perlu mengetahui bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, berlandaskan nilai kemanusiaan, bukan kepentingan blok kekuasaan.
“Ketika banyak negara memilih aman dan bungkam, Indonesia justru bersuara. Ini adalah wajah kepemimpinan yang seharusnya,” pungkasnya.***
- Penulis: Bima
Saat ini belum ada komentar