Literasirakyat.com – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Usep Nukliri, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Senin (22/9/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya perencanaan strategis pembangunan desa untuk satu tahun ke depan.
“Musrenbangdes adalah momen penting bagi seluruh pemangku kebijakan desa dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Usep dalam sambutannya.
Sebagai legislator, Usep menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni pengawasan (controlling), penganggaran (budgeting), dan legislasi.
Ia menegaskan bahwa fungsi-fungsi tersebut merupakan amanat rakyat yang wajib dijalankan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Terkait legislasi, ia mencontohkan beberapa peraturan daerah yang baru disahkan tahun ini, di antaranya perda tentang keolahragaan dan perda tentang sampah.
Menurutnya, aturan tersebut penting demi peningkatan kualitas olahraga hingga ke sekolah-sekolah serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Kabupaten Bogor.
Di bidang yang menjadi kewenangan Komisi 4 DPRD, Usep menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
Ia mengajak pemerintah desa proaktif mengawasi akses pendidikan. “Segera laporkan bila ada anak yang putus sekolah, agar bisa ditindaklanjuti. Pendidikan adalah hak semua warga,” tegasnya.
Pada sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya layanan dasar yang adil bagi masyarakat.
“Jangan sampai ada warga yang berobat ke puskesmas atau RSUD justru terlantar. Saya siap turun langsung bila dibutuhkan,” katanya.
Selain itu, Usep juga membuka peluang bantuan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Melalui anggaran pokok pikiran (pokir) senilai Rp1 miliar, ia berkomitmen membantu warga yang rumahnya tak layak huni.
“Silakan RT/RW mendata warganya, agar bisa saya prioritaskan pada tahun 2026,” ujarnya.
Musrenbangdes Parakan Muncang kali ini menjadi forum yang sarat harapan.
Kehadiran Usep Nukliri tak hanya memberikan dorongan moral, tetapi juga komitmen nyata bahwa pembangunan desa bukan semata tanggung jawab kepala desa, melainkan hasil kolaborasi semua pihak, termasuk legislatif.***
