Literasirakyat.com — Peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2026, kembali menjadi momentum refleksi tentang posisi pekerja dalam arus pembangunan daerah.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, tuntutan buruh tak lagi sekadar soal upah, tetapi juga menyangkut kepastian kerja, perlindungan sosial, hingga akses terhadap peningkatan keterampilan.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Dr. H. Usep Nukliri, menegaskan bahwa Hari Buruh harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan.
Ia mendorong adanya kontribusi nyata dari semua pihak—pemerintah, pengusaha, dan pekerja—untuk menciptakan kemajuan bersama yang berkeadilan.
“Buruh adalah tulang punggung pembangunan. Tanpa mereka, roda ekonomi tidak akan bergerak. Karena itu, sudah saatnya kita memastikan bahwa kesejahteraan mereka benar-benar menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan buruh saat ini semakin kompleks. Di satu sisi, industrialisasi dan investasi membuka lapangan kerja baru.
Sekretaris H. USEP SYAEFULLOH, SH. MH. (tampak kanan)
Bendahara: Dr. USEP NUKLIRI (tampak kiri)
Namun di sisi lain, masih banyak pekerja yang menghadapi persoalan klasik seperti upah yang belum ideal, status kerja yang tidak pasti, hingga minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
Usep menilai, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada buruh, tanpa mengabaikan iklim investasi.
Keseimbangan ini menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif. Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pelatihan vokasi dan penguatan kompetensi dinilai menjadi jalan strategis agar buruh tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Hari Buruh adalah pengingat bahwa pembangunan sejati adalah yang menghadirkan keadilan sosial. Ketika buruh sejahtera, maka daerah pun akan kuat,” tambahnya.
Di Kabupaten Bogor, semangat Hari Buruh 2026 diharapkan tidak berhenti pada slogan. Harapan besar disematkan agar kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan dunia usaha mampu melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.
“Sehingga kontribusi nyata untuk kemajuan bersama benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.” tutup Dr. Usep Nukliri.***
