Literasirakyat.com – BOGOR – Narasi pembangunan inklusif yang kerap digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini seolah membentur tembok kenyataan di pelosok Cigudeg. Kebijakan penghentian aktivitas pertambangan oleh Pemprov Jabar beberapa bulan lalu mulai memicu efek domino yang mengkhawatirkan. Dampaknya tidak hanya melumpuhkan sektor ekonomi, tetapi juga mengancam hak dasar pendidikan anak-anak di Kp. Kadaung, Rengasjajar.
TK Lentera Jaya Makmur, institusi pendidikan yang lahir dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Batu Jaya Makmur (Yayasan Darma Gunawan Mulia), kini berada di titik kritis. Ironisnya, sekolah yang menjadi tumpuan warga untuk mengakses pendidikan gratis ini terancam berhenti beroperasi justru akibat keputusan birokrasi di tingkat provinsi. Tak hanya operasional harian, proses perizinan sekolah yang sedang berjalan pun kini terhenti total akibat kendala finansial pasca-penutupan tambang.
Langkah Pemprov Jabar menutup aktivitas pertambangan di Cigudeg dinilai banyak pihak sebagai kebijakan yang kurang komprehensif. Pasalnya, penutupan tersebut tidak disertai dengan skema transisi bagi program-program sosial yang selama ini disokong penuh oleh sektor swasta di wilayah tersebut.
”Penutupan tambang berdampak langsung pada sekolah ini. Seluruh biaya operasional, mulai dari buku, alat tulis, hingga seragam, sebelumnya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Kini semuanya terhenti,” ungkap Nisa, salah satu tenaga pendidik yang masih bertahan meski tanpa kepastian honorarium.
Pemerintah Provinsi seakan luput mengantisipasi dampak turunan dari kebijakan tersebut. Di balik izin tambang yang dihentikan, terdapat 40 siswa yang terancam kehilangan akses gizi rutin dan pemeriksaan kesehatan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTKA) yang selama ini difasilitasi oleh yayasan.
Di tengah ketidakpastian ini, para pengajar di TK Lentera Jaya Makmur justru menunjukkan dedikasi yang melampaui kewajiban formal mereka. Meski upah terhenti total akibat lumpuhnya operasional perusahaan penyokong, mereka tetap berkomitmen menjaga nyala api pendidikan di ruang kelas.
”Kami terus berupaya meyakinkan wali murid agar anak-anak tetap bersekolah. Kami tidak ingin mereka terbebani oleh kemelut keuangan yayasan, meskipun hingga saat ini kami mengajar tanpa gaji,” tegas Nisa.
Fenomena di Cigudeg ini menjadi catatan merah bagi perencanaan sosial pemerintah. Apabila pemerintah mampu secara tegas menutup akses ekonomi sebuah korporasi atas nama regulasi, semestinya mereka juga menyiapkan mitigasi agar anak-anak di wilayah terdampak tidak menjadi “yatim piatu” secara pendidikan.
Tanpa langkah konkret dari pemangku kebijakan, penutupan ini bukan lagi sekadar penegakan aturan, melainkan bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi muda di Cigudeg.
:BLx_Sky
