Tak Sekadar Evaluasi, PB Pemuda Muslimin Indonesia Tawarkan 10 Solusi untuk Perbaikan Tata Kelola Haji Nasional
- account_circle Bima
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 1
- comment 0 komentar
- print Cetak

Tampak Ketua Umum, Dr. Usep Nukliri sedang memberikan sambutan dan arahan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Literasirakyat.com – Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat.
Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi perbaikan layanan publik, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia secara resmi menyerahkan dokumen Pernyataan Sikap dan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Ibadah Haji Nasional kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Senin (22/6/2026).
Dokumen tersebut memuat sejumlah gagasan strategis yang disusun berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, evaluasi penyelenggaraan di lapangan, serta berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun secara konstruktif.

Tak Sekadar Evaluasi, PB Pemuda Muslimin Indonesia Tawarkan 10 Solusi untuk Perbaikan Tata Kelola Haji Nasional
Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia, Dr. H. Usep Nukliri, S.Ag., M.M., mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji tahun ini.
Menurutnya, sejumlah kemajuan terlihat pada aspek koordinasi, pelayanan operasional, hingga pemanfaatan teknologi yang semakin mendukung kebutuhan jemaah.
“Kami melihat adanya kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui reformasi tata kelola yang lebih komprehensif agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal,” ujar Usep.

Tampak Ketua Umum, Dr. Usep Nukliri sedang memberikan sambutan dan arahan
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dipandang sebagai proses perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement.
Evaluasi, kata dia, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pelayanan publik yang profesional, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Berdasarkan hasil kajian organisasi, terdapat sejumlah isu strategis yang masih memerlukan perhatian serius.

Tak Sekadar Evaluasi, PB Pemuda Muslimin Indonesia Tawarkan 10 Solusi untuk Perbaikan Tata Kelola Haji Nasional
Di antaranya penguatan tata kelola yang berpusat pada kebutuhan jemaah (pilgrim-centered governance), penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan pengelolaan petugas haji, integrasi data dan transformasi digital, perlindungan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan, pengembangan sumber daya manusia haji secara berkelanjutan, hingga penguatan sistem evaluasi berbasis data.
Sebagai tindak lanjut, PB Pemuda Muslimin Indonesia menyampaikan sepuluh rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan prinsip good governance, implementasi sistem merit bagi petugas haji, standardisasi pelatihan dan sertifikasi nasional, digitalisasi layanan secara menyeluruh, peningkatan perlindungan terhadap jemaah rentan, penguatan kolaborasi multipihak, hingga pembangunan ekosistem penyelenggaraan haji Indonesia yang berstandar global.

Tampak Ketua Umum, Dr. Usep Nukliri sedang memberikan sambutan dan arahan
Dr. Usep menegaskan bahwa dokumen rekomendasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap pemerintah.
Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi kemasyarakatan dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan layanan publik di sektor penyelenggaraan ibadah haji.
“Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran operasional semata. Yang lebih penting adalah bagaimana negara mampu menghadirkan pelayanan yang aman, nyaman, adil, inklusif, transparan, dan bermartabat bagi seluruh jemaah Indonesia,” tegasnya.

Tak Sekadar Evaluasi, PB Pemuda Muslimin Indonesia Tawarkan 10 Solusi untuk Perbaikan Tata Kelola Haji Nasional
PB Pemuda Muslimin Indonesia berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan, sehingga kualitas layanan haji Indonesia semakin profesional dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang terus berkembang dari tahun ke tahun.***
- Penulis: Bima

Saat ini belum ada komentar